BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 236 	  TAHUN 2013

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR  22 TAHUN 2013
TENTANG
PENANGGULANGAN  PASUNG DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang		:	a. 	bahwa upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa;
		b.	bahwa dalam rangka melindungi penderita gangguan jiwa di Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan upaya yang maksimal oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi penderita gangguan kesehatan jiwa dari pemasungan atau dikekang secara fisik oleh keluarga dan lingkungannya agar diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia;
				c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanggulangan Pasung di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Mengingat			:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
				2.	Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
				3.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
4.	Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5.	Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7.		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8.		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.	Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.	Keptusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina Pengarah, Tim Pembina, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGGULANGAN PASUNG DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.	Pemerintah Daerah adalah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.	Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.	Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5.	Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.	Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7.	Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi atau dinas teknis tingkat Provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang teknisnya.
8.	Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9.	Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10.	Rumah Sakit Jiwa Provinsi yang selanjutnya disingkat RSJP adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11.	Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi selanjutnya disingkat TPKJM Provinsi adalah Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12.	Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat TPKJM Kabupaten/Kota adalah Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.
13.	Pemasungan adalah segala macam bentuk pengekangan fisik dan pembatasan seseorang yang menderita gangguan jiwa/sakit mental oleh keluarganya atau masyarakat lingkungannya dalam berbagai bentuk bisa dengan dipasung di kayu, dirantai, dikandang, dikunci di dalam kamar, diasingkan di tengah hutan jauh dari masyarakat, dan berbagai bentuk pengekangan/pembatasan fisik lainnya.
14.	Penanggulangan adalah upaya yang terdiri dari aspek pencegahan, peningkatan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa, deteksi dan keterlibatan secara dini, pengobatan, rehabilitasi dan pemberdayaan baik yang berlangsung di sektor kesehatan maupun non kesehatan.
15.	Bebas pasung adalah melepaskan, merawat dan memberdayakan penderita gangguan jiwa dari pemasungan.
16.	Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
17.	Gangguan jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa meliputi fungsi pikiran, perasaan dan perilaku yang dapat menimbulkan penderitaan pada individu, dan atau kesulitan atau hambatan dalam melakukan fungsi dan perannya.
18.	Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini rumah sakit umum, rumah sakit jiwa dan puskesmas.

Pasal 2

Penanggulangan Pasung dimaksudkan untuk:
a. membebaskan penderita gangguan jiwa yang dipasung agar memperoleh pengobatan/perawatan;
b.	memberikan pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
c.	memfasilitasi rehabilitasi penderita gangguan jiwa pasca pasung, pada Lembaga Rehabilitasi, Pondok Pesantren, dan  lembaga lain setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di RSJP; dan
d.	memfasilitasi pemberdayaan dimasyarakat dan diterimanya penderita gangguan jiwa pasca pasung untuk direhabilitasi dan diberdayakan di lingkungan masyarakat.

Pasal 3
Penanggulangan Pasung bertujuan:
a.	menyusun kebijakan, peraturan, dan prosedur pelaksanaan penanggulangan pasung;
b.	meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai penderita gangguan jiwa kepada keluarga, komunitas masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan; dan
c.	menurunkan stigma dan diskriminasi terkait sikap negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a.	Mekanisme dan Pelaksanaan;
b.	Tanggung Jawab;
c.	Kelembagaan; 
d.	Peran serta masyarakat;
e.	Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan; 
f.	Pembiayaan; dan
g.	Pelaporan.

BAB III
MEKANISME DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Mekanisme
Pasal 5

(1)	Mekanisme Penanggulangan Pasung di Provinsi dilakukan melalui:
a.	Pencegahan pemasungan;
b.	Penanganan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa; dan 
c.	Rehabilitasi dan Pemberdayaan.
(2)	Pencegahan pemasungan sebagaimana pada ayat (1) huruf a. dilakukan melalui kegiatan sosialisasi perubahan perilaku dengan cara:
a.	komunikasi, informasi dan edukasi; 
b.	mendorong dan meningkatkan layanan kesehatan jiwa.
(3)	Penanganan terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui upaya perawatan/pengobatan di RSJ Provinsi.
(4)	Rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial, Pondok Pesantren, lembaga lain di masyarakat atau keluarga di rumah melalui:
a.	motivasi dan diagnosis psikososial;
b.	perawatan dan pengasuhan;
c.	pembinaan kewirausahaan;
d.	bimbingan mental spiritual;
e.	pelayanan pengobatan lanjutan;
f.	bimbingan resosialisasi;
g.	bimbingan lanjut;
h.	rujukan atau pengiriman kembali ke RSJ. Provinsi; dan
i.	tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan prosedur.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 6
(1)	Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanggulangan pasung, pemerintah provinsi NTB perlu merumuskan kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa masyarakat.
(2)	Rumusan kebijakan Tingkat Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh TPKJM Provinsi.
(3)	Rumusan Kebijakan di tingkat kabupaten/kota disusun oleh TPKJM Kabupaten/Kota dengan mengacu pada Rumusan Kebijakan Provinsi dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB
Pasal 7
(1)	Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Lembaga Mitra dan Masyarakat bertanggungjawab terhadap penanggulangan pasung di Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
(2)	Tanggung jawab Pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a.	mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan permasalahan penanggulangan pasung dalam rangka merumuskan kebijakan umum tingkat Provinsi;
b. 	memberikan masukan kepada Gubernur untuk menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional tingkat Provinsi;
c.	menyusun program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang, bersama dengan penyusunan anggaran;
d. 	mengklarifikasi dan memberikan masukan kepada Gubernur dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
e.	merumuskan langkah-langkah kegiatan monitoring dan evaluasi.

(3)	Tanggung jawab Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a.	mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan permasalahan penanggulangan pasung dalam rangka 	merumuskan kebijakan umum tingkat Kabupaten/Kota; 
b.	memberikan masukan kepada Bupati/Walikota untuk menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional tingkat Kabupaten/Kota;
c.	menyusun program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang, bersama dengan penyusunan anggaran;
d.	mengklarifikasi dan memberikan masukan kepada Bupati/Walikota dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
e.	merumuskan langkah-langkah kegiatan monitoring dan evaluasi.
(4)	Tanggung jawab Lembaga Mitra dan Masyarakat meliputi:
a.	memberikan masukan dalam upaya mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan permasalahan penanggulangan pasung dalam rangka merumuskan kebijakan umum tingkat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota; 
b.	memberikan masukan kepada Gubernur dan atau Bupati/Walikota untuk menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional tingkat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota;
c.	memberikan masukan dalam upaya menyusun program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang, bersama dengan penyusunan anggaran;
d.	membantu mengklarifikasi dan memberikan masukan kepada Gubernur dan atau Bupati/Walikota dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
e.	memberikan masukan dalam upaya merumuskan langkah-langka kegiatan monitoring dan evaluasi.

BAB V
KELEMBAGAAN
Pasal 8
(1)	Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penanggulangan pasung di Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk TPKJM di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(2)	TPKJM Propinsi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan TPKJM Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.
(3)	TPKJM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD terkait, Kepala Kepolisian Daerah Direktur Rumah Sakit Jiwa yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Provinsi dan pelaksanaan sehari-hari di bawah koordinasi Kepala Dinas yang membidangi Kesehatan. 
(4)	TPKJM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD terkait, Kepala Kepolisian Resort Direktur Rumah Sakit Jiwa di wilayahnya yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan sehari-hari di bawah koordinasi Kepala Dinas yang membidangi Kesehatan. 

(5)	TPKJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan untuk tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
(6)	Hubungan Kerja TPKJM Propinsi dan TPKJM Kabupaten/Kota bersifat konsultatif dan fungsional. 

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 9

Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan pasung melalui:
a.	menyebarluaskan pengetahuan kesehatan jiwa;
b.	melaporkan kepada petugas kesehatan, dan atau petugas keamanan dan  atau aparat pemerintahan Desa/ Kelurahan setempat;
c.	menerima  dan memberdayakan kembali penderita pasca pasung; dan 
d.	memberikan pemahaman kepada keluarga yang mempunyai anggota keluarga gangguan jiwa untuk segera memeriksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. 

BAB VII
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian kesatu
Pengendalian 
Pasal 10

(1)	Gubernur melalui TPKJM Provinsi melaksanakan pengendalian penanggulangan pasung di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
(2)	Bupati/Walikota melalui TPKJM Kabupaten/Kota melaksanakan pengendalian penanggulangan pasung di tingkat Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
(3)	Kegiatan TPKJM Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota berprinsip pada koordinatif, konsultatif, informative, fasilitatif, pengawsan, pengendalian dan pengembangan sistem serta pemecahan masalah lintas sektor dan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 11

(1)	Gubernur melalui TPKJM Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan penanggulangan pasung di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(2)	Bupati/Walikota melalui TPKJM Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penanggulangan pasung di tingkat Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa/kelurahan.
(3)	Kegiatan pembinaan dan pengawasan TPKJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada masing- masing wilayah.
(4)	Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat 1 dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 12
(1)	Pembiayaan dalam rangka penanggulangan pasung di Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)	Pembiayaan dalam rangka penanggulangan pasung di Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 13
(1)	Gubernur melalui TPKJM Propinsi melaporkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan pasung kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
(2)	Bupati/Walikota melalui TPKJM Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan pasung kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
(3)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan dijadikan bahan pembinaan lebih lanjut pelaksanaan penaggulangan pasung.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di  Mataram
pada tanggal  23 Agustus 2013
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
	   ttd.
    	H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 26 Agustus 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

                        ttd.
           H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 236
    
      Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB
             Kepala Biro Hukum

                    H. M a h d i